Masyarakat Gunung Mas Puncak Mohon Bantuan Presiden RI Agar Masyarakat Kecil Diiperhatikan

Bogor - -Wawancara media kepada Pj Bupati Relokasi dan penertiban pedagang di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung pagi ini.

Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menegaskan penertiban dilakukan untuk memanfaatkan Rest Area di Gunung Mas yang telah selesai dibangun. Senin (24/06/2024).

Baca juga: Tony Rosyid: Pilgub di IKN Memanas

“Yang namanya penolakan itu biasa, ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban, penataan kawasan Puncak Bogor. Terutama sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan Rest Area tapi tidak dimanfaatkan selama ini. Pedagang yang tidak memiliki izin di sepanjang jalur Puncak ini memang harus dipindahkan, ditata di Rest Area”, Tutur Asmawa kepada Awak Media.

Kasatpol PP mengatakan bahwa, “Pada hari ini kita melakukan penertiban PKL dari wilayah Cisarua sampai Masjid Atta’awun.

Baca juga: KPMG Raih Pendapatan Global $36 Miliar di FY2023: Inovasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan Menjadi Kunci Sukses

Sedikit ada penolakan dan kericuhan tetapi sudah bisa diatasi dan berjalan dengan baik Kegiatan pembongkaran dan penataan kita lakukan selama 3 hari ke depan. PKL yang ada di jalur puncak di arahkan ke Rest Area yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan jumlah kios kurang lebih 500 kios”, Ujar Cecep Imam Nagarasid.

menyampaikan Mudah-mudahan setelah di pindahkan PKL ke Rest Area menjadi ramai dan dengan dibongkarnya ini otomatis tidak ada yang nongkrong di pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas.

Baca juga: Anton Bukaleng: Lima Prioritas Sebagai Faktor Utama Kemajuan Mimika

Kita bekerja sama dengan Stakholder terkait seperti, Camat Cisarua, Pol PP, Dishub Kab.Bogor, Dandim, Polres Kab.Bogor, dengan anggota yang diturunkan kurang lebih 300 orang personil, Tegasnya.

“Awalnya dengan pembongkaran ini ada sedikit penolakan dari PKL, tetapi Alhamdulilah bisa terkendali dengan baik. Poinnya sih mereka tidak ingin dibongkar tapi prinsipnya kan sebetulnya apa yang dilakukan sebenarnya untuk penataan. Kedepannya kita akan coba tunjukkan bagaimana mereka bisa berusaha di tempat yang tidak melanggar”, Ujar" Camat Cisarua Heri Risnandar, S.STP.

Baca juga: Tidak Kompak : Kerugian Politik Warga Pessel Pasca Pemilu 2024

Ditambahkan, Alhamdulilah insiden itu bisa tertangani dan tidak ada yang diamankan oleh aparat.

Hal serupanya kita lakukan terus dan efektif, karena itu kan kewenangan kami di wilayah. Diharapkan dengan beroperasinya Rest Area itu dengan optimal,

Baca juga: Alex Wibisono: Jateng dan Jatim Diguyur Sembako dan Uang, Lu Diam?

"Perekonomian masyarakat bisa meningkat, jalur puncak menjadi rapih, tertib, tidak ada PKL di pinggir jalan, dan Rest Area menjadi ramai oleh wisatawan, Tutupnya.

 Wawancara media kepada Masyarakat Persoalan terkait di bongkarnya lapak saat ini menurut pak ujang mendadak. Sehingga banyak masalah karena beko yang di bawa oleh petugas langsung membongkar paksa semua lapak dan kios pedagang kopi dan indomie rebus. Kesedihan masyarakat saat di wawancara oleh media dengan mengatakan mohon Bantuan Presiden RI agar memperhatikan masyarakat kecil. Matapencaharian kami di hancurkan dan kami jadi pengangguran yang punya keluarga dan anak anak sekolah (24/06/2024)

Menurur ibu ai dan ibu ade di depan lapaknya yang hancur menjawab pertanyaan media selama ini kami selalu mengikuti peraturan dan menjaga kebersihan tempat kami berdagang di tempat yang tidak mengganggu trotoar jalan. Keberadaan kami agar jalur jalan puncak tidak rawan penjahat karena sepi. Kami hanya dagang kopi dan indomie rebus, usaha kecil untuk membiayai anak anak sekolah. Pekerjaan saat ini sulit dimana mana.

Bila orang kecil selalu disalahkan mencari uang yang halal dengan dagang kopi atau indomie rebus di jalur wisata jalan raya puncak gunung mas, untuk usaha yang lain sangat sulit karena tidak ada modal, tempat relokasi yang di siapkan oleh Pemkab Bogor sepi wisatawan dan merugikan menurut bu ida. Tidak ada yang masuk tempat relokasi karena tidak strategis.
 
Tidak ada yang sanggup para pedagang bertahan lama ditempat relokasi. Kami hanya melamun dan tidak ada pembeli. Jadi bukannya masyarakat di puncak gunung mas tidak taat peraturan. Kami harus cari makan agar tidak kelaparan,

"Semoga peraturan yang diterapkan Pemkab Bogor juga harus berimbang dengan harapan masyarakat tempat relokasi mati suri dan merepotkan orang kecil yang butuh pendapatan agar bisa makan. Rudolf

Baca juga: Hendri Kampai: Tantangan Humas Indonesia dalam Mengawal Kinerja Organisasi